Jakarta, Sumol - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap untuk membantu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menagih Rp60 triliun dari para penunggak pajak. KPK siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Kemenkeu dalam konteks pemberantasan korupsi.
Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menanggapi pernyataan Menkeu Purbaya yang menenkankan akan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk KPK, dalam mengejar uang penerimaan negara triliunan rupiah dari para penunggak pajak.
"KPK tentu sangat terbuka untuk melakukan sinergi dan kolaborasi terhadap pihak siapapun dalam konteks pemberantasan korupsi. Dalam hal ini dengan Kementerian Keuangan, khususnya terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan pendapatan negara khususnya dari penerimaan pajak," kata Budi kepada wartawan, Rabu (24/09/2025).
Budi menjelaskan, dalam konteks pemberantasan korupsi atau potensi terjadinya korupsi, khususnya pada sektor anggaran, tidak hanya korupsi itu terjadi pada pos penganggaran atau pos pembiayaan, tapi potensi korupsi itu juga bisa terjadi pada pos penerimaan.
"Kita ketahui pos-pos penerimaan anggaran negara itu kan ada dari pajak, ada dari biaya cukai, juga ada dari PNPP atau penerimaan negara bukan pajak. Artinya memang perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan supaya penerimaan-penerimaan negara ini bisa kita sama-sama jaga supaya bisa optimal memberikan penerimaan bagi negara," beber Budi.
"Kemudian ketika sudah masuk di dalam tas negara tinggal plottingnya, penganggarannya ini juga perlu kita awasi," imbuhnya.
Menurut Budi, perlu adanya evaluasi atau pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran di sejumlah kementerian. Oleh karenanya, aparat penegak hukum, termasuk KPK perlu melakukan pendampingan dan pengawasan dari keluar masuknya uang negara.
"Nah, terkait dengan optimalisasi pajak, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi juga secara intens melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada para pemerintah daerah. Bagaimana teman-teman di Pemda ini bisa kreatif, bisa melakukan akselerasi-akselerasi yang positif dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah," urainya. (LAR)