Bidik Pasar Nasional Lewat Trade Connect, Nias Barat Siapkan BUMD Jadi Aggregator (Foto: Yonimasari Hulu)
Jakarta, Sumol - Pemerintah Kabupaten Nias Barat mendorong transformasi perdagangan daerah dari penjualan bahan mentah menuju rantai nilai yang terhubung hingga pasar nasional. Strategi ini tertuang dalam konsep "Nias Barat Trade Connect 2027–2029: Dari Potensi Lokal Menuju Pasar Nasional".
Konsep tersebut dipaparkan Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal Shoffan Shofwan, didampingi Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Sri Sugy Atmanto di Jakarta, Kamis (10/09/2026).
Bupati Eliyunus menegaskan persoalan Nias Barat saat ini bukan kurangnya produksi. Daerah sudah memiliki sumber daya, petani, nelayan, UMKM, dan aktivitas perdagangan. Tantangan terbesar justru berada di tengah rantai perdagangan.
"Produk ada, pelaku ada, pasar ada. Yang harus kita perkuat adalah rantai nilai dan koneksi pasarnya. Kalau intervensi hanya berhenti pada produksi, produk masyarakat tetap dijual murah dan nilai tambahnya justru banyak dinikmati di luar daerah," kata Eliyunus.
Data Pemkab menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih berkontribusi lebih dari 53 persen terhadap perekonomian Nias Barat, sementara hilirisasi dan industri pengolahan lokal masih terbatas.
Langkah utama yang disiapkan adalah memperkuat peran BUMD Aneka Usaha sebagai aggregator yang menjembatani produksi masyarakat dengan pasar.
Eliyunus menilai banyak petani dan pelaku usaha di Nias Barat masih bekerja dalam skala mikro. Kondisi itu membuat volume barang tersebar dan posisi tawar produsen lemah.
"BUMD tidak mengambil ruang usaha masyarakat. Justru BUMD harus menjadi jembatan agar produksi masyarakat yang kecil-kecil dapat dihimpun menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar," ujar Eliyunus.
Pemkab mencatat terdapat 451 pedagang kecil dan menengah, namun pedagang besar lokal belum terbentuk. Model Nias Barat Trade Connect dirancang dalam 7 mata rantai: produksi, agregasi, standardisasi, distribusi, digitalisasi, kemitraan, dan pasar.
Dalam pertemuan, Kementerian Perdagangan meminta Nias Barat memperkuat data komoditas yang memiliki kapasitas untuk diperdagangkan keluar daerah.
Pemkab akan memulai pemetaan rinci terhadap kelapa, pinang, dan pisang meliputi volume produksi bulanan, spesifikasi, sentra produksi, kontinuitas pasokan, harga produsen, dan potensi pembeli. Data ini akan menjadi dasar business matching dengan daerah dan pelaku usaha yang membutuhkan produk Nias Barat.
"Ukuran keberhasilan kita bukan berapa banyak pertemuan atau MoU. Harus sampai terjadi transaksi," tegas Eliyunus.
BUMD juga diharapkan melakukan perdagangan dua arah, yaitu menjual produk Nias Barat sekaligus membeli kebutuhan dari daerah produsen lain secara efisien.
Untuk infrastruktur perdagangan, Pemkab mengajukan 2 program prioritas. Pertama, revitalisasi Pasar Mandrehe yang telah menjadi simpul perdagangan lintas kecamatan dengan sekitar 113 pedagang. Revitalisasi mencakup bangunan, zonasi komoditas, akses inklusif, parkir, logistik, drainase, sanitasi, dan tata kelola.
"Mandrehe bukan pasar yang menunggu untuk hidup. Pasar ini sudah hidup. Yang kita perlukan adalah memperkuat kapasitasnya agar menjadi simpul perdagangan yang aman, modern, dan produktif," ujarnya.
Kedua, pembangunan Pasar Sitolubanua yang diproyeksikan tumbuh bersama kawasan ibu kota baru. Kawasan ini telah berkembang dengan keberadaan Yonif, perumahan ASN, fasilitas pendidikan, dan peningkatan konektivitas jalan.
"Kita ingin pasar hadir sejak awal sebagai infrastruktur ekonomi kawasan. Sitolubanua kita siapkan menjadi pusat perdagangan baru yang tumbuh bersama kawasan ibu kota," kata Eliyunus.
Kementerian Perdagangan menekankan pentingnya kesiapan pedagang dan aktivitas ekonomi agar pasar baru tidak sepi. Pemkab akan memperbarui perencanaan dan usulan melalui sistem Kemendag. Untuk pembangunan skala besar, koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Transformasi juga diarahkan ke pasar digital. Pemkab meminta dukungan agar UMKM masuk ke platform e-commerce. Namun digitalisasi harus dibarengi standar kualitas, kemasan, harga, dan logistik yang kompetitif.
Produk turunan kelapa seperti VCO, hasil perikanan, pangan lokal, kuliner, dan kerajinan budaya diproyeksikan memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Untuk kepulauan, logistik menjadi kunci daya saing. "Produksi, kualitas, agregasi, logistik, dan pasar harus kita kerjakan sebagai satu rantai. Tujuan akhirnya adalah pendapatan yang semakin besar masuk kepada masyarakat Nias Barat," kata Eliyunus.
Dalam pertemuan disepakati 5 agenda tindak lanjut: revitalisasi Pasar Mandrehe, pembangunan Pasar Sitolubanua, penguatan distribusi dan logistik, pemasaran dan perdagangan digital, serta pembentukan focal point Kemendag - Pemkab Nias Barat untuk menyusun Action Plan Nias Barat Trade Connect 2027–2029.
"Kekayaan yang lahir dari desa-desa Nias Barat jangan berhenti sebagai bahan mentah. Kita ingin mengubahnya menjadi produk, transaksi, pendapatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan bagi masyarakat," tutup Eliyunus. (KN01)