Nias Barat dan Kementerian UMKM Dorong Hilirisasi 6 Klaster Unggulan (Foto: Yonmasari Hulu)
Jakarta, Sumol - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI akan segera menurunkan tim ke Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. Tim ini bertugas memetakan potensi unggulan daerah dan mengidentifikasi pelaku usaha yang paling siap dikembangkan agar naik kelas.
Komitmen tersebut merupakan hasil audiensi Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu dengan Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza dan jajaran pimpinan Kementerian UMKM di Jakarta, Rabu (09/09/2026).
Bupati Eliyunus memastikan pembahasan tidak berhenti pada tataran wacana. Hasil audiensi akan ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis antara focal point atau Person In Charge (PIC) Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan PIC masing-masing deputi di Kementerian UMKM.
Deputi Bidang Usaha Mikro menyampaikan tim kementerian akan turun langsung ke lapangan untuk memetakan komoditas, sentra usaha, serta menentukan potensi prioritas yang paling memungkinkan mendapatkan intervensi program.
"Kami ingin programnya konkret. Setelah potensi dipetakan, kita tentukan produk dan UMKM yang paling siap, lalu kita intervensi dari hulu sampai hilir: SDM, produksi, legalitas, pembiayaan, kemitraan hingga pasar," tegas Eliyunus Waruwu.
Dalam audiensi, Pemkab Nias Barat membawa agenda "Nias Barat UMKM Naik Kelas" dengan fokus pada hilirisasi sumber daya lokal.
Bupati menyebut tantangan terbesar daerah adalah kesenjangan antara kekayaan bahan baku dengan kemampuan mengolah.
Data menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi 53,51 persen terhadap PDRB Nias Barat, sementara industri pengolahan baru 0,24 persen.
Untuk itu, Pemkab ingin menggeser pola ekonomi dari menjual bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Enam klaster prioritas yang diusulkan meliputi kelapa dan turunannya, perikanan dan kelautan, pangan lokal dan kuliner, pariwisata dan ekonomi kreatif, produk kreatif berbasis budaya, serta material lokal kreatif.
"Bahan bakunya sudah ada. Yang harus kita bangun sekarang adalah kemampuan mengolah, kualitas produk, merek, sertifikasi, pembiayaan, dan akses pasarnya. Nilai tambahnya harus sebanyak mungkin tinggal di Nias Barat," ujar Eliyunus.
Wakil Menteri UMKM memaparkan data Basis Data Tunggal UMKM per 31 Desember 2025. Di Nias Barat tercatat 1.799 unit usaha, terdiri dari 1.794 usaha mikro dan 5 usaha kecil. Sementara data Pemkab 2026 mencatat sekitar 1.990 pelaku usaha. Perbedaan data ini akan menjadi bagian dari proses sinkronisasi.
Kementerian juga memaparkan sejumlah tantangan UMKM, mulai dari pendampingan yang belum terpadu, legalitas, pemasaran digital, hingga keterbatasan pembiayaan.
Untuk menjawabnya, diluncurkan layanan terintegrasi SAPA UMKM yang mencakup pelatihan, pendampingan, legalitas, pembiayaan, sertifikasi, fasilitasi merek, kemitraan, dan akses pasar.
Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Nias Barat hingga 27 Agustus 2026 mencapai Rp12,7 miliar untuk 221 debitur. Eliyunus berharap akses pembiayaan diperluas melalui skema kelompok, kemitraan usaha, dan business matching.
Untuk pemulihan pascabencana, Nias Barat masuk dalam 19 kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan total anggaran Rp149,40 miliar.
Khusus Nias Barat, kementerian menyiapkan Bantuan Presiden bagi 105 usaha mikro terdampak sebesar Rp3 juta per usaha setelah melalui verifikasi dan validasi.
Program lain yang disiapkan meliputi kemudahan KUR untuk 45 usaha, pembiayaan PNM untuk 47 usaha, pendampingan pembiayaan 15 wirausaha, pemasaran digital 12 usaha, perluasan pasar 24 wirausaha, fasilitasi kemitraan 9 UMKM, dan peningkatan kapasitas produksi 27 wirausaha.
Pemkab Nias Barat mengusulkan 5 langkah strategis agar daerah tersebut menjadi lokasi prioritas sinergi program UMKM 2027. Usulan tersebut meliputi dukungan mesin dan peralatan produksi, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi, penguatan KUR dan business matching, serta pembentukan focal point bersama untuk mengawal action plan UMKM Nias Barat 2027–2029.
"PIC daerah akan segera bekerja dengan masing-masing deputi. Ketika tim kementerian turun ke Nias Barat, data, lokasi, dan pelaku usaha sudah harus siap sehingga kita bisa langsung masuk ke program yang konkret," kata Eliyunus.
Ia menegaskan ukuran keberhasilan bukan jumlah rapat atau pelatihan, melainkan peningkatan produksi, penambahan pasar, usaha naik kelas, dan kenaikan pendapatan masyarakat.
Audiensi turut dihadiri Sekretaris Kementerian Loto Srinaita Ginting, Deputi Bidang Usaha Kecil Temmy Satya Permana, Deputi Bidang Usaha Menengah Bagus Rachman, Direktur Utama LLP-KUKM Doddy A. Matondang, serta jajaran pejabat eselon I dan II Kementerian UMKM. (KN01)