Wamenhan: Posal Jadi Opsi Awal Pengamanan Nias Barat (Foto: Yonimasari Hulu)
Jakarta, Sumol - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) merespon positif usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Barat terkait penguatan pertahanan dan pengawasan maritim di wilayah barat Kepulauan Nias yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.
Hal itu mengemuka dalam audiensi Bupati Nias Barat Dr. Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si. dengan Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P. di Jakarta, Jumat (11/09/2026).
Pertemuan dipimpin langsung Wamenhan Donny Ermawan. Turut hadir Dirjen Strategi Pertahanan Mayjen TNI Bagus Suryadi Tayo, Dirjen Perencanaan Pertahanan Mayjen TNI I Gusti Ngurah Wisnu Wardana, Deputi Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional Mayjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, serta Plt. Kabag Dukmin Wamenhan Marsma TNI Nyono Sugondo.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Eliyunus menyampaikan perlunya penguatan pengawasan laut di wilayah Nias Barat, khususnya kawasan Sirombu dan gugus pulau yang langsung menghadap Samudera Hindia.
Ia menilai keberadaan Yonif TP 903/Baluseda sudah memperkuat pertahanan darat.
"Ke depan, penguatan tersebut diharapkan diikuti peningkatan kehadiran dan pengawasan di wilayah laut," kata Eliyunus.
Menanggapi hal itu, Wamenhan Donny menyatakan pembangunan Lanal atau satuan Marinir masih memerlukan kajian dan proses lebih lanjut. Untuk tahap awal, keberadaan Pos TNI Angkatan Laut (Posal) dapat menjadi opsi.
"Kalau membangun brigade Marinir atau Lanal mungkin masih membutuhkan proses. Yang paling sederhana biasanya Angkatan Laut mempunyai pos-pos. Mungkin sementara bisa kita sarankan Pos AL," ujar Donny.
Konsep yang disampaikan Pemkab Nias Barat, lanjut Wamenhan, akan dikomunikasikan lebih lanjut kepada Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Laut.
"Nanti kita sampaikan konsep-konsep hari ini kepada Pak Kasal dan Pak Menhan. Harapannya kawasan laut ini bisa semakin tertib dan pelanggaran-pelanggaran dapat diminimalisir," tegasnya.
Wamenhan juga menekankan prinsip Delapan Wajib TNI, yakni mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya.
"TNI dengan rakyat harus bersatu. Salah satu Delapan Wajib TNI adalah mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya," ujarnya.
Bupati Eliyunus mencontohkan peran Yonif TP 903/Baluseda saat banjir melanda Nias Barat beberapa waktu lalu.
"Waktu banjir kemarin, personel TNI bergerak cepat membantu evakuasi masyarakat. Kehadiran mereka benar-benar kami rasakan," ucapnya.
Ia menambahkan, keberadaan batalyon juga berdampak positif terhadap keamanan, penanganan bencana, dan pergerakan ekonomi masyarakat sekitar.
Dalam pertemuan itu juga dibahas pengembangan SDM. Wamenhan mendorong putra-putri Nias Barat mengikuti seleksi Universitas Pertahanan RI (Unhan RI) dan menjadi prajurit TNI.
"Saya mengharapkan dari Nias Barat juga ada. Lima atau sepuluh orang. Dimonitor kapan pembukaannya dan anak-anak terbaiknya dipersiapkan," kata Donny.
Bupati Eliyunus juga menyampaikan persoalan air bersih di Nias Barat dan mengusulkan program Kampung Nelayan Merah Putih untuk penguatan ekonomi pesisir.
Wamenhan akan melihat peluang koordinasi dengan program TNI AD terkait air bersih dan jembatan.
Bupati menegaskan Nias Barat siap mendukung penuh rencana penguatan pertahanan.
"Kami tidak meminta perhatian karena Nias Barat jauh dari pusat. Kami menawarkan posisi strategis Nias Barat untuk kepentingan Indonesia," kata Eliyunus.
"Nias Barat berada di beranda Indonesia yang langsung menghadap Samudera Hindia. Menguatkan Nias Barat bukan semata-mata membangun sebuah kabupaten, tetapi ikut memperkuat beranda barat Indonesia," lanjutnya.
Wamenhan menutup pertemuan dengan menekankan pentingnya kolaborasi.
"Tugas Bapak sebagai kepala daerah adalah memakmurkan rakyat. Kita juga bisa ikut bersama-sama. Intinya kita bersama-sama membangun bangsa ini sekaligus mempertahankan negara," pungkas Donny. (KN01)